Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Pulau Jawa Tahun 2008-2012

Oleh :
Oky Nirmala Dewi - F0110095 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Disparitas atau ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya ketimpangan di Pulau Jawa serta menganalisis sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan di masing-masing provinsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data yang bersifat dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Location Quotient (LQ), dan Tipologi klassen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasar analisis Indeks Williamson diperoleh kesimpulan bahwa selama periode 2008-2012 memiliki rata-rata sebesar 0,7090. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa relatif tinggi. Berdasarkan analisis Indeks Entropi Theil, rata-rata indeks entropi theil selama kurun waktu 2008-2012 sebesar 1,1620. Hal ini menunjukkan bahwa di Pulau Jawa terjadi ketidakmerataan yang relatif tinggi. Kemudian berdasar analisis Location Quotient (LQ), diperoleh kesimpulan bahwa secara umum sektor yang menjadi basis (sektor unggulan) di Pulau Jawa dari tahun 2008-2012 adalah sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sejalan dengan hasil LQ, berdasar analisis Tipologi Klassen per sektor, secara umum sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang masuk dalam kategori sektor kuadran I dan II. Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat disampaikan antara lain Pemerintah harus memeratakan pembangunan di masing-masing provinsi dengan melihat potensi di masing-masing provinsi tersebut, pengembangan sektor-sektor potensial yang telah menjadi sektor basis, kemudian yang terakhir Pemerintah daerah harus mampu membuat kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada sektor yang sudah maju dan tumbuh pesat pada kuadran 1 tanpa mengabaikan sektor yang relatif tertinggal (sektor pada kuadran 4).