Analisis Kinerja Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Klaten (Tahun 2006-2011)

Oleh :
Danu Putra Wijaya - F1106024 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Suatu daerah dikatakan mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab bisa dilihat dari kemampuan daerah dalam menggali sumber keuanga sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Indikator yang digunakan untuk menganalisis adalah DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), DOF (Derajat Otonomi Fiskal), upaya fiskal, analisis surplus/defisit APBD, rasio efektivitas serta indikator kinerja pajak dan retribusi daerah dan pola hubungannya, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan pola hubungannya. Data yang digunakan Data sekunder merupaka merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), Data penjabaran target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2005-2010 (Sekretariat Daerah). Data gambaran umum Kabupaten Klaten yang diperoleh dari Klaten dalam angka (BPS). Data jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang diperoleh dari Klaten dalam angka tahun anggaran 2005-2010 (BPS). Data PDRB Kabupaten Klaten yang diperoleh dari Klaten dalam angka tahun anggaran 2005-2010 (BPS). Data pinjaman daerah terhadap PDRB (BPS). Data PAD dan PDRB provinsi Jawa Tengah (BPS). Suber data tersebut di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sekertariat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan dari tahun 2006-2011 pendapatan daerah menurut PP No. 5 Tahun 2005 Kabupaten Boyolali terus meningkat. Sedangkan menurut PMK No. 72 Tahun 2006 Kabupaten Klaten tahun 2006-2011 mengalami surplus anggaran. Dari kedua pendekatan tersebut dapat dikatakan Pemerintah Daerah Klaten tidak melanggar peraturan APBD, karena APBD mengalami surplus dan jumlah defisitnya tidak lebih 5% dari total pendapatan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali secara keuangan belum mampu mandiri, hal ini dapat dilihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2006-2011 reratanya sebesar 2,39% < 50%. Dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah dan Kemampuan Pinjaman Daerah Klaten hasil rerata Rasio Kemandirian rerata sebesar 6,10% dengan begitu Kabupaten Klaten memiliki pola hubungan yang instruktif atau rendah sekali,. Hal ini menyebabkan ketergantungan finansial pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat Dalam penelitian ini pemerintah daerah Kabupaten Klaten belum bisa mandiri di karenakan masih tergantung dengan pmerintah daerah. Prestasi yang dicapai Kabupaten Klaten perlu di apresiasi dalam meningkatkan PAD dalam menyongsong otonomi daerah. Hal ini bisa dilihat pada meningkatknya pertumbuhan PAD.