Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh :
Rezky Septianto - E0009284 - Fak. Hukum

Penulisan hukum ini menganalisis mengenai Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan lingkungan hidup (BLH) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hambatan yang dihadapi oleh Badan lingkungan Hidup (BLH) serta solusi atas kendala-kendala tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani pengawasan dan pengendalian pencemaran. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh BLH antara lain dengan program proper dan pengawasan rutin. Sedangkan pengendalian pencemaran dilakukan dengan pencegahan, pemulihan dan penanggulangan. Pencegahan dilakukan secara administratif, secara edukatif, dan pengawasan dokumen. Penanggulangan dilakukan secara administratif dan secara teknologi. Pemulihan dilakukan dengan cara reklamasi bekas penambangan ,Penanaman pohon di sekitar telaga, dan Penanaman di daerah rawan longsor. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut dijumpai hambatan-hambatan, seperti dari internal yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional dan terbatasnya anggaran operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, mahalnya biaya operasional untuk penanganan limbah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan keeterbatasan Transporter limbah untuk mengangkut limbah ke tempat pengolahan limbah terpadu.