Problematika eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan 2003 Kota Surakarta

Oleh :
Anjar Lea Mukti Sabrina - S331202001 - Sekolah Pascasarjana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta yang seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi hambatan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi para terpidana korupsi yang tidak mampu melunasi sisa pembayaran uang pengganti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau non doktrinal (socio legal research). Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan bentuk penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap para terpidana korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta, karena Jaksa masih menggunakan paradigma lama dalam sistem pembuktian yaitu dengan menggunakan pendekatan Follow The Suspect (mengikuti tersangka). Kedua, bahwa upaya yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi problematika hambatan eksekusi pembayaran uang pengganti para terpidana korupsi adalah dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pengembalian keuangan negara. Karena dalam undang-undang tersebut dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik dan menggunakan pendekatan Follow The Money (menelusuri aliran uang). Kata kunci: Eksekusi, Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.