Efektivitas Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (Pkms)

Oleh :
Evrista Nenggar Prehapsari - D0109029 - Fak. ISIP

Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berwujud bantuan pengobatan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas dan RSD Surakarta yang ditunjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber/informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari tiga indikator pengukuran efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta belum cukup baik dalam pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Pencapaian tujuan DKK Surakarta dalam pelaksanaan program PKMS dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Integrasi DKK Surakarta dikatakan belum cukup baik karena ditunjukkan dengan adanya pemahaman yang kurang oleh masyarakat dan adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang diberikan DKK Surakarta. Adaptasi DKK Surakarta dikatakan cukup baik, hal ini diindikasikan dengan adanya pembekalan apabila ada hal-hal baru dan perubahan peraturan, rapat koordinasi, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta telah menyebarnya puskesmas dan rumah sakit di berbagai wilayah Kota Surakarta. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu: adanya dukungan, kemitraan dan komunikasi terhadap institusi lain, serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu: kurang mencukupinya dana yang disediakan Pemerintah Kota, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan PKMS, dan kurangnya sumber daya manusia.