Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dalam Rekrutmen Hakim Mahkamah Agung (Ma) Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/ Puu-Xi/ 2013)

Oleh :
Septi Dwi Lestari - E0010325 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rekrutmen calon hakim agung ditinjau dari independensi kekuasaan kehakiman dan untuk mengetahui peran DPR yang ideal dalam rekrutmen hakim agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: (i) jenis penelitian normatif; (ii) sifat penelitian preskriptif; (iii) pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan; (iv) teknis analisis bahan hukum dengan metode deduksi; (v) pengumpulan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut; (vi) bahan hukum primer dan bahan sekunder. Sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, tata tertib DPR, dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa pertama, peran DPR dalam rekrutmen hakim agung merupakan wujud dari check and balances system antar lembaga negara akan tetapi adanya DPR juga menggangu independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, Peran DPR yang ideal dalam rekrutmen hakim agung yaitu sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap CHA yang diajukan oleh KY. Mekanisme persetujuan oleh DPR dapat dilakukan dengan menilai hasil seleksi dari KY.