Analisis klausula pasal kontrak karya pt. newmont nusa tenggara dengan pemerintah indonesia yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas proporsional

Oleh :
Nityadin Pradinantia - E0009239 - Fak. Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Analisis Klausula Pasal Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara Dengan Pemerintah Indonesia Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Itikad Baik Dan Asas Proporsional termasuk penulisan hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa klausula yang tidak berasas itikad baik dalam kontak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia yaitu mengenai luas wilayah kerja dan kewajiban divestasi sedangkan dalam kontrak karya yang tidak sesuai dengan asas proporsional yaitu, adanya pembebasan pajak, dan tidak ada program PT. Newmont Nusa Tenggara untuk perkembangan kehidupan masyarakat disekitar. Bahwa setiap hak yang didapat oleh PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewajiban dari pemerintah dan setiap kewajiban dari PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan sesuatu yang menjadi hak dari pemerintah. Hak Pemerintah dalam kontak karya adalah menerima royalti, pajak-pajak dan lain-lain. Hak pemerintah untuk mendapatkan atau menerima pajak dalam kontrak karya. Dalam Pasal 24 ayat (3), (4) dan (5) huruf i Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara tentang kepemilikan saham PT. Newmont Nusa Tenggara, dalam klausula perjanjian yang menegaskan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah daerah namun kewajiban mendivestasikan saham pertambangan dan itu tidak dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Hal ini yang menyebabkan ketidaksesuaian hak dan kewajiban berdasarkan asas itikad baik dan asas Proporsional dalam kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia yang dapat menimbulkan masalah termasuk ketika terjadi kegagalan kontrak yang bermuara pada sengketa pertambangan. Kata Kunci : Kontrak Karya, Asas Itikad Baik dan Asas Proporsional.