Abstrak
Resolusi Konflik Melalui Community Governance Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Taman Pancasila Karanganyar
Oleh :
Benidikto Dwiputra Swara - D0110025 - Fak. ISIP
Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor penyelamat tenaga kerja.
Adanya PKL di berbagai tempat umum di kota Karanganyar membawa dampak
timbulnya potensi konflik yang salah satunya potensi konflik yang terjadi di
Taman Pancasila Karanganyar. Resolusi konflik melalui community governance
merupakan bentuk pengelolaan konflik adanya PKL sehingga sejauh mana
dampak penerapan resolusi tersebut dapat mengatasi konflik. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari beberapa
informan, terdiri dari pegawai Diperindagkop dan UMKM, aparat Satpol PP,
ketua paguyuban PKL, dan anggota PKL Taman Pancasila Karanganyar. Teknik
penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen. Validitas data dilakukan
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data
menggunakan model analisis interaktif, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan metode tersebut dapat dihasilkan
informasi yang mendalam.
Temuan di penelitian ini antara lain bentuk konflik PKL yakni 1) konflik
antar anggota dalam satu kelompok ditunjukkan dengan konflik antar anggota
paguyuban PKL. 2) Konflik antar individu ditunjukkan dengan konflik antar
oknum petugas maupun pedagang lain. 3) Konflik antar organisasi yang
ditunjukkan dengan konflik pada Instansi Pemerintah Daerah. 4) Konflik dalam
diri individu yang ditunjukkan dengan kecemasan batin para PKL akan
keberlangsungan usahanya.
Kriteria atau dimensi yang digunakan untuk melihat potensi dari penerapan
resolusi konflik berbasis community governance dalam pengelolaan konflik, yaitu
: 1) Proses informal sosial 2) Kemauan belajar dari organisasi 3) Bekerja dalam
network (social capital) 4) Interaksi human capital dan sumber daya organisasi 5)
Distribusi intelegensia dalam mengatasi masalah free-rider. Berdasarkan hasil di
lapangan menunjukkan bahwa paguyuban telah melakukan dan menerapkan
kriteria yang dibutuhkan di resolusi konflik melalui community governance untuk
mengelola konflik dengan baik. Bentuk resolusi yang dilakukan melalui media
formal dan media informal. Tetapi solusi yang dihasilkan belum optimal serta
pihak lain yang bertikai belum memberikan perannya secara baik. Akibatnya,
solusi yang ditawarkan bersifat win-lose solution.
Oleh karena resolusi konflik melalui community governance belum
memecahkan masalah secara optimal, diperlukan penyelesaian konflik lain yang
lebih komprehensif. Kecenderungan penyelesaian masalah konflik di Taman
Pancasila dengan melakukan kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait.