Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Sragen

Oleh :
Hevy Ukasyah Bahreisy - D0110060 - Fak. ISIP

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang menangani bidang pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang kinerja Dinas Pendidikan dalam pemberantasan buta aksara serta mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kinerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dituntut memiliki kinerja yang optimal dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sragen yang tuntas buta aksara. Untuk mengukur kinerja, dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator kinerja organisasi dari Sinambela (2008), Kumorotomo (1996) dan Dwiyanto (2006) serta Ratminto dan Winarsih (2012). Indikator tersebut adalah efektivitas, responsibilitas dan kualitas layanan. Sementara untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menggunakan pendapat dari Soesilo dalam Tangkilisan (2005). Penelitian dilakukan di Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berupa informan, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Unit analisis penelitian adalah warga belajar peserta program keaksaraan. Analisis menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pendidikan dalam pemberantasan buta aksara di Kabupaten Sragen belum baik. Aspek efektivitas masih rendah hal ini ditunjukkan oleh capaian angka penduduk melek aksara yang masih di bawah target yang ditetapkan. Aspek responsibilitas belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian standar yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dengan standar Pemerintah Pusat. Aspek kualitas layanan menunjukkan bahwa warga belajar merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran pendidikan keaksaraan. Faktor yang mendukung pemberantasan buta aksara adalah adanya kerja sama dengan kelompok belajar (PKBM) di masing-masing daerah hal tersebut memudahkan dalam menjangkau warga belajar serta adanya pelatihan keterampilan atau wirausaha yang mampu menarik minat warga belajar untuk mengikuti pembelajaran. Faktor yang menjadi penghambat adalah kepedulian warga belajar terhadap manfaat pendidikan keaksaraan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program.