Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian 5 Kabupaten Dengan Pad Terbesar Pada Tahun 2011 Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun Anggaran 2009-2012)

Oleh :
Halimah Sa’diah Suryadani - F0110064 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2012 yang diperoleh dari BPS dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tujuh tehnik analisis, antara lain: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas/Keserasian yang berisi Rasio Belanja Rutin terhadap APBD dan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD, Rasio Efisiensi Belanja, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan Rasio Pertumbuhan yang terdiri dari Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Pertumbuhan TPD, Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, serta Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sampai tahun 2012 masih belum baik. Besarnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian masing-masing kabupaten masih sangat rendah, sehingga dinilai belum mampu melaksanakan kegiatan otonomidaerah. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan di masing – masing kabupaten di antaranya dengan meningkatkan pengelolaan asset daerahnya dengan baik dan maksimal untuk mendorong pertumbuhan PAD kabupaten dan efisiensi penggunaan anggaran belanja, sera melakukan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.