Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris serta menganalisis pengaruh dari karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, pembiayaan utang, tingkat ketergantungan, rasio kemandirian daerah dan jumlah SKPD) dan sistem pengendalian internal terhadap pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah 67 LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada empat provinsi di Indonesia selama Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Hasil dari peneltian ini menunjukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diwakilkan dengan total aset mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah. Selain itu jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah. Sedangkan variabel lain seperti pembiayaan utang, tingkat ketergantungan, rasio kemandirian, tingkat sistem pengendalian internal (SPI) tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah.
Kata kunci : Karakteristik Pemerintah Daerah, SPI, Pengungkapan
