Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan mengetahui kemandirian keuangan daerah dari kabupaten dan kota yang terdapat pada kawasan kerjasama ekonomi regional Kedungsepur. Berdasakan berbagailiteratur yang sudah ada, kemandirian keuangan daerah dapat ditinjau dari beberapa indiaktor. Indikator tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu salah satunya adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2008-2012.Data keuangan tersebut diperoleh antara lain dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK). Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan dan analisis kuantitatif dengan alat analisis kuantitatif meliputi tujuh alat analisis yang salah satunya yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian yang diperoleh dari alat analisis yang digunakan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tertinggi terdapat pada Kota Semarang dengan rata-rata sebesar 43,06% yang tergolong partisipatif. Dari rasio efektivitas rata-rata tertinggi terdapat pada Kabupaten Grobogan dengan presentase sebesar 127%.Dari analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukan bahwa Kota Semarang mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat relatif paling rendah diantara daerah lain dengan proporsi PAD/TPD sebesar 29%, proporsi BHD/TPD sebesar 17% dan proporsi SBD/TPD sebesar 54%. Pemerintah daerah Kota Semarang memiliki ketergantungan relatif lebih rendah diantara ke lima daerah lain dan memiliki kemandirian keuangan yang sudah cukup baik, maka dari itu Kota Semarang dapat dijadikan daerah percontohan bagi daerah lain di Kawasan Kedungsepur dalam mengelola keuangan daerah agar nanti diharapkan daerah lain dapat memiliki kemandirian keuangan yang semakin baik.
Kata Kunci :Kawasan Kedungsepur, PAD, DAU, DAK, Kemandirian Keuangan daerah.
