Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi masalah yang sangat kompleks di Negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Oleh karena itu perlu dipecahkan bersama dengan melakukan kolaborasi antar stakeholder agar lebih bisa memberikan pengaruh dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) membentuk koordinasi dengan POLRES, Rumah Sakit, serta berbagai Lembaga Sosial Masyarakat lainnya yang tergabung dalam Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk berkolaborasi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memecahkan masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang terdiri atas beberapa metode kualitatif meliputi observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Tehnik pengambilan sampel menggabungkan purposive sampling. Lokasi penelitian ini diadakan di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar sekaligus secretariat Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana kolaborasi yang berjalan antara BP3AKB, POLRES, Rumah Sakit dan Lembaga yang tergabung dalam Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A). Peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan antara Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB), POLRES, Rumah Sakit, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga-Lembaga terkait di Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan efektif.
Kata Kunci : kolaborasi, kekerasan, perempuan dan anak
