ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal research yang bersifat deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder rmencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan cyber media. Kemudian data yang diperoleh dikonfirmasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu, Pemungutan Pajak Parkir oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan dari apa yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan yang dilakukan menggunakkan Self Assessment System masih mempunyai kekurangan, dikarenakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya memberikan penerangan dan pengawasan kepada wajib pajak parkir. Wajib pajak parkir di tuntut untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Kedua, hambatan sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib pajak yang sekarang hanya dilakukan dengan menyampaikan surat teguran/peringatan saja, hubungan saling ketergantungan dengan pihak-pihak lain haruslah pada tingkat minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya, kurangnya kesadaran wajib pajak parker untuk membayar pajak, terbatasnya fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana yang diberikan pada pegawai. Solusi terkait hambatan pemungutan pajak parkir yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemerintah berusaha meminimalisasi kendala yang dihadapi pada setiap bagian seksi dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dengan cara melakukan komunikasi antara bagian, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam wajib pajak parkir, pemerintah harus mementingkan fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana dengan cara menambah kendaraan operasional yang diperlukan dalam proses penagihan pajak parkir.
Kata kunci :Pajak, Self Assessment System, Pajak Parkir.
ABSTRACT
This research aimed to find out the implementation of parking tax collection in Klaten Regency related to Local Regulation Number 16 of 2011 about Local Tax as well as constraints and solution the local government took to deal it.
This study was an empirical law research, the one using empirical fact taken from human behavior, which was descriptive in nature. The type of data used was secondary data. Secondary data source included primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were library study and cyber-media. Then the data obtained was confirmed with Income, Financial Management and Local Asset Service of Klaten Regency Government. The data analysis was conducted using qualitative data analysis with an interactive model.
The result of research showed that Parking Tax Collection by Income, Financial Management and Local Asset Service of Klaten Regency Government had not implemented completely yet what mandated in Local Regulation Number 16 of 2011 about Local Tax. The collection conducted using Self Assessment System still had some shortage, because the Income, Financial Management and Local Asset Service of Klaten Regency Government only gave explanation and supervision to the parking taxpayers. Parking taxpayer was required to calculate, to deposit and to report its payable tax by itself. The constraints lied in the application of sanction to the taxpayers currently carried out by delivering reprimand/warning only, the interdependency with other parties should be minimal, in the sense of either quantity or quality, the taxpayers’ less awareness of paying tax, limited work facilities such as infrastructures provided to the employees. The solution to the constraints in parking tax collection included improving the taxpayers’ awareness by providing information as broad as possible to the society, the government tried to minimize the constraints every section encountered in the process of implementation parking tax collection by means of establishing communication between sections (divisions), registering those categorized into parking taxpayers, prioritizing the work facilities such as infrastructure by means if increasing the number of operating vehicles needed in the process of collecting parking tax.
Keywords: Tax, Self Assessment System, Parking Tax
