ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Surakarta, untuk mengelola sampah sebagai salah satu bentuk sasaran pembangunan daerah yakni kebersihan kota. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, berkesinambungan, penanganan dan pengurangan volume sampah.Namun didalam prakteknya, pengelolaan sampah ini sangat sulit mengikuti perkembangan dan kompleksitas pelayanan yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah.
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui kendala-kendala apa saja dan cara mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi bahan pustaka dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model analisis interaktif. Lokasi Penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta
Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari kewenangan mengatur pengelolaan sampah terdiri : penampungan, pengangkutan dan pembuangan, menjalin kerjasama dengan mitra, memberikan perizinan kepada usaha pengelolaan sampah, melakukan penarikan retribusi, penegakan peraturan daerah yang terdiri : penyidikan, pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasaan, penetapan lokasi TPS, pemberian kompensasi warga, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan menyelenggarakan tanggap darurat.
Kata Kunci : Pemerintah Kota Surakarta, Pengelolaan Sampah
ABSTRACT
The act number 23 of 2014 about local government and the act number 18 of 2008 about waste management to give authority local government especially Surakarta city government to manage waste as one of the objectives of regional development that city cleanliness. Waste management is an activity that a thorough systematic, continuous, treatment and reduction of waste. But in practice waste management is very difficult to follow the development and complexity of ministry to be done by local government.
The research aims to determine the authority of Surakarta city government in waste management to support the implementations regional autonomy and any constraint know how to overcome the constraint of fund in the implementation of the Surakarta municipal government authority related to waste management..The research is an empirical law research that is spatially descriptive with kualitatif research approach. The kind of data research consist of primary data and secondary data. The technique of collection of data used is a study of the document and an interview. Technique analysis is using an interactive models. Research sites in the city office and city parks Surakarta
Research shows that the authorithies of surakarta city government in waste management to support the implementations regional autonomy by law the local act Surakarta number 3 of 2010 about waste management which consists of the authority to regulate waste management is shelter, transportation, and disposal, collaborate with partners, granting licenses to businesses waste management, waste retributions withdrawal, enforcement of local regulations coveringthe areas of investigations, administrative sactions as wes as a settlement of dispute, to provide guidance and supervision, determining the location of TPS, give to compensation of citizens, conduct monitoring and evaluation, and organizing emergency response.
Keywords :Surakarta City Government, wastemanagement
