ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling.Sampel penelitian terdiri dari 167 pemerintah kabupaten/kota yang melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan selama tahun 2012. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepala daerah, pertanggungjawaban pada masyarakat dan akses informasi publik berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.Sedangkan, untuk variabel pengawasan DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendai hasil pemeriksaan BPK.
Kata kunci: audit, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kinerja pemerintah daerah, pengawasan DPRD, pertanggungjawaban pada masyarakat, akses informasi publik.
ABSTRACT
The Purpose of this study is to provide empirical evidence related to factors affecting the follow-up of BPK audit recommendation on the local government in Indonesia. The sampling method used is purposive sampling. The number of obervation as sampel are 176 district/cities that has follow-up of audit recommendation BPK in 2012. The data analysis uses multiple regressions through the Statistical Package for the Social Science (SPSS) program. The results show that local government performance, responsibility to public, and public information access affect the follow-up of audit recommendation BPK. Meanwhile, legislative oversight do not affect the follow-up of BPK audit recommendation
Keyword: auditing, follow-up of audit recommendation, local government performance, legislative oversight, responsibility to public, public information access
