;

Abstrak


Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi


Oleh :
Ananada Megha Wiedhar Saputri - S331302001 - Fak. Hukum

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang).

Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

 

          Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut.

          Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada konsep hukum kedua dan ketiga. Sifat penelitian eksploratif dengan bentuk penelitian preskriptif. Jenis data penelitian sekunder dengan sumber data penelitian sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan mengunakan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan ke premis minor, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.