ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing di bidang penanaman modal setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 beserta kendala dan solusi dalam peningkatan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pihak asing sesuai wawancaradengan Sub Bagian Perencanaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Karanganyar, maka daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan kerjasama penanaman modal asing.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empirisyaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kabupaten Karanganyar melakukan penyelenggaraan urusan kerjasama dalam bidang penanaman modal asing merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyenggaraan urusan penanaman modal, diharapkan daerah dapat menangkap peluang dan tentang persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini sesuai wawancara dengan Sub Bagian Perencanaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaannya sering sekali terjadi kesalahan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang kebijakan-kebijakan yang yang di tetapkan di daerah seringkali menjadi kendala yang menghambat kerjasama penanaman modal. Solusinya dengan meningkatkan singkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan pelayanan publik terkait kerjasama penanaman modal di daerah.
Kata Kunci : Kerjasama Penanaman Modal Asing, Karanganyar, Koordinasi, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)
ABSTRACT
This study aims to determine the authority of what is owned by the local government Karanganyar in cooperation with foreign parties in the field of investment after the Regional Regulation No. 3 of 2013 along with the constraints and solutions in improving the implementation of investment cooperation with foreign parties in accordance interview with Sub-Division of Planning and Investment Board One Stop Services ( BPMPTSP ) Karanganyar , the area may be authorized by the central government in implementing the cooperation of foreign investmen.
This study was taken with empirical legal research methods. Empirical research is research using empirical facts taken from human behavior. In the present study also used a qualitative approach is the approach that uses data that is expressed verbally intended to understand the phenomenon of what is experienced by subjects.
Based on this study showed that Karanganyar carry out the implementation of business cooperation in the field of foreign investment is a delegation of authority from the central government to local governments in organizing the affairs of the investment, the expected areas can seize opportunities and of global competition through increased regional competitiveness of the potential and diversity area. This is in accordance interview with Sub-Division of Planning and Investment Board One Stop Services (BPMPTSP ) Karanganyar. Implementation errors occur frequently coordination between central and local governments on the policies that were in charge in the area often become obstacles that hinder investment cooperation . The solution is to improve the synchronization and coordination of institutions at the central level and at the regional level and structuring of public services related to investment cooperation in the region.
Keywords : Cooperation Foreign Investment , Karanganyar , Coordination , Board of Investment and One Stop Services ( BPMPTSP )
