ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Korupsi Dana Purna Bakti DPRD Boyolali Periode 1999-2004. Kemudian mengkaji dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 107/Pid.B/2009/PN.BI dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang,pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitan ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, dengan menyajikan teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum yaitu pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Kemudian penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hakim, dan membandingkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 107/Pid.B/2009/PN.BI dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwabanyak terjadi kesamaan pertimbangan hukum hakimpada Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 107/Pid.B/2009/PN.BI, yang seharusnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menunjukkan perbedaan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dapat tercapainya hukuman pidana yang maksimal pada putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa mengabaikan pertimbangan yang lain.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perbandingan Putusan.
ABSTRACT
This research aims to determine the difference between Boyolali District Court and Semarang District Corruption Court, against Corruption cases Dana Purna Bakti DPRD Boyolali 1999-2004. Then review the basic considerations the judge between the verdict of Boyolali District Court Number: 107/Pid.B/2009/PN.BI and the verdict of Semarang District Corruption Court Number: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg.
This research is the normative legal research that is both perskriptif and applied. Withthe approach used statute approach, case approach and comparative approach. In this research the type of data used is secondary data, which includes a source of primary and secondary legal materials. Therefore the techniques used in the collection of data used is the study of librarianship. Data analysis technique used is the deductive method, by presenting theories of general jurisprudence that arrangements regarding the criminal acts of corruption by local officials. Then the author will review and compare the basic considerations thejudge between the verdict of Boyolali District Court Number: 107/Pid.B/2009/PN.BI and the verdict of Semarang District Corruption Court Number: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg.
Results of this study showed that many similarities in basic considerations the judge between the verdict of Boyolali District Court Number: 107/Pid.B/2009/PN.BI and the verdict of Semarang District Corruption Court Number: 16/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. which should be at the Corruption Court can show differences in examine and adjudicate corruption cases that are expected to achieve the maximum criminal penalties on the the verdict without ignoring other considerations.
Keywords: Corruption, Comparative Verdict.
