Abstrak


Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Oleh :
Vanrick Adhi Vaundra - E0011323 - Fak. Hukum

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir di
Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan meneliti apa sajakah yang menjadi
kendala dalam pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas
kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat
penelitian deskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif
dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder
berupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainnya serta
bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan
lain-lain serta teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai dari
mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.
Adapun simpulan pada penelitian ini, pelaksanaan pengelolaan parkir di
Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan
Daerah sebagai peraturan yang secara lebih khusus mengatur tentang perparkiran
di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha, di mana terdapat dua sistem pengelolaan parkir yaitu penunjukan dan
lelang pada pihak ketiga yang nantinya akan melakukan pelaksanaan dan
pengawasan parkir dengan masih ada pengawasan dari pemerintah daerah sendiri.
Walaupun hasil penelitian ini memperlihatkan pelaksanaan pengelolaan
perparkiran di Kabupaten Wonogiri sudah baik namun hasilnya masih kurang
maksimal dikarenakan beberapa kendala yang nantinya penulis akan
mengungkapkan beberapa saran pada akhir bagian.
Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pengelolaan Parkir, Pelayanan Parkir Tepi Jalan
Umum, Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
ABSTRACT
This study aims to investigate the implementation of parking management
in Wonogiri based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies
and examine what are the constraints in implementation then try to find a solution
to these constraints.
This study was taken with empirical legal research methods with
descriptive study nature. In the present study also used a qualitative approach
with a primary legal materials in the form of interviews and secondary legal
materials in the form of legislation, books and other official documents and legal
materials tertiary form of Indonesian dictionary, encyclopedia and others as well
as technical analysis of the material law interactive analysis from data reduction,
data presentation to conclusion.
The conclusion of this research, the implementation of parking
management in Wonogiri in accordance with Law Number 28 Year 2009 on
Regional Taxes and Levies evidenced by the establishment of the Regional
Regulation as more specific regulations that regulate parking in Wonogiri. The
Regional Regulation are Wonogiri District Regulation Number 1 Year 2012 on
Public service levies and Wonogiri District Regulation Number 2 of 2012 on
service levies, where there are two parking management system that designation
and auction to a third party who will undertake the implementation and
monitoring of parking is still no monitoring of the local government itself.
Although the results of this study demonstrate the implementation of parking
management in Wonogiri has been good, but the result is still less than the
maximum because of several obstacles that will writer will reveal some
suggestions at the end of the section.
Keywords: Retribution, Parking Management, Public Roads Edge Parking
Services, Special Parking Place Services.