Abstrak


Analisis Kinerja Apbd Kota Surakarta dan Hubungannya dengan Pdrb Harga Konstan di Era Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2002-2014


Oleh :
Fatima Faykasita - F.1113021 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Esensi otonomi daerah dalam hal ini aspek desentralisasi fiskal adalah membiayai segala aktivitas pemerintahan secara mandiri. Tujuaannya mengurangi ketergantungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah (i) mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (ii) menilai kapasitas keuangan Kota Surakarta di era otonomi daerah (ii) mengetahui pengaruh kondisi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB Harga Konstan tahun 2002-2014.
Rasio kemandirian menunjukan nilai rata-rata sebesar 22,17%, artinya Kota Surakarta memiliki hubungan instruktif, dimana ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat masih tinggi.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan diantaranya analisis surplus/ defisit APBD, DDF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah dan kapasitas pinjama yang diukur dengan rasio DSCR. Analisis hubungan kinerja APBD dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan metode pengujian korelasi Pearson menggunakan variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan belanja dan jumlah penduduk Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu yakni PDRB dan target realisasi APBD kota Surakarta tahun anggaran 2002-2014 yang diperoleh dari dinas terkait.
Secara umum hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah kota Surakarta di era otonomi daerah masih rendah, walaupun demikian secara bertahap menunjukan kecenderungan meningkat. Hasil analisis pengujian korelasi Pearson, desentralisasi fiskal memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB Harga Konstan meskipun tidak signifikan secara statistik.
Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Pajak dan Retribusi, Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal,PDRB Harga Konstan.