ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mewujudkan restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data meliputi data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta. Kemudian teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian dan penarikan simpulan serta verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta dalam melakukan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mewujudkan restorative justice dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui tiga tahap, yaitu (1) Tahap pra ajudikasi yaitu tahap sejak Anak ditangani oleh Penyidik Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri; (2) Tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara Anak telah memasuki proses persidangan; dan (3) Tahap post ajudikasi yaitu proses setelah putusan pengadilan. Kendala pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta dalam penanganan Anak terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan sumber dya manusia secara kuantitas maupun kualitas, terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sedangkan kendala eksternal antara lain jangka waktu pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang terlalu singkat, lemahnya koordinasi atau tidak sinerginya kerja aparat penegak hukum dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan lemahnya komunikasi kemitraan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta.
Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasyarakatan
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the roles of Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta in handling the law-conflicted children to realize the restorative justice based on the Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, and to identify the factors that inhibit Balai Pemasyarakatan in the handling of Children in conflict with the law.
This research using empirical legal approach that work in descriptive nature. The data used in this research is primary and secondary legal materials. Data collection techniques that used in this research is literacy and field study in Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta. Data Analysis Techniques by doing data overcasting, presentation, conclusion and data verification.
The result of this research showed the roles of Balai Permasyarakatan Klas II Surakarta in matters of handling the law-conflicted children to realize the restorative justice by the social advisor in three stages, wich is (1) The pra-adjudication stages is the stages where the conflicted child is handled by the Police Investigator, and then got delegated into the public prosecutor, up to got delegated into the district court; (2) The adjudication stages is the stages where the case of the involved child is in the trial process; (3) The post adjudication stages is the process after the court decision. The obstacles that obstruct the roles Balai Permasyarakatan Klas II Surakarta in the matters with the handling of the conflicted children is consisted of the internal and the external factors. The internal obstacles among other is the limited human resources by quantity or quality, the over-large working territorial scope for the Balai Permasyarakatan Klas II Surakarta, and the inadequate of the tools and infrastructure. While the external factor among other is the brief duration of the research, the weak synergy and coordination beetween the law enforcer and social advisor, and the loose communication with the social office, office of labor, and the transmigration office of Surakarta.
Keywords: law-conflicted children, juvenile justice system, the roles of Balai Permasyarakatan
