ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana korupsi dana pengamanan pilkada yang dilakukan oleh kepolisian dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada oleh kapolres Tegal dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 19/Pid.Sus/PT.TPK.Smg.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi kepustakaan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dalam pasal tersebut terdapat unsur setiap orang, dimana saat itu terdakwa sebagai kapolres yang mempunyai kedudukan,jabatan atau kewenangan, sehingga bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana berdasarkan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRAK
Thisresearch purpose to know about the rules of corruption criminal act of local goverment election effort fund by the police in criminal law of Indonesia and how the opinion of the judge to hear corruption criminal act of local goverment election budget using by the head of district police in the verdict of Semarang corruption criminal act high court number 19/Pid.Sus/PT.TPK.Smg.
This research is normative research with precriptive character with statute approach. The type of data using in this research is secondary data. The source of secondary data include primary legal matter and secondary legal matter. The technique of data colloecting is bibliography study technique. The analytic technique of this research use silogysme method.
The result of this research indicated that the accused violated paragraph 3 Law of the Republic of the Indonesia number 31 of 1991 about corruption criminal act removing, in the changed and added with Law of the Republic if Indonesia Number 20 of 2001 about corruption criminal act removing.
Keyword : Criminal Act, Corruption, Local Goverment Election.
