ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta hambatan –hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan penelitian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta seluruhnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang ditetapkan melalui 2 (dua) cara yakni melalui prosedur lelang dan penunjukan serta dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pola pembayaran retribusi dari pengelola parkir kepada UPTD Perparkiran tidak melalui sistem perhutungan karcis namun diatur berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Peningkatan target tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan terhadap lahan parkir. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemui berberapa hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi berasal dari tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi, kemudian terdapat hambatan dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni minimnya pegawai dengan kualifikasi PPNS dan tenaga Ilmu Teknologi. Kata kunci : Kebijakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah
