ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Judex Facti telah salah menerapkan hukum formal dan materiil. Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP karena Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 104 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang.
Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Penadahan
ABSTRACT
This study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor on the judex facti misapplied the law against the acquittal of fencing case with the rovisions of Article 253 Criminal Procedure Code and to determine the suitability of reasons of the judges of the Supreme Court in examining and deciding the cassation of the prosecution against the acquittal of fencing case with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code.
The author uses normative legal research, or known as a doctrinal legal research is conducted legal research by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.
This research is prescriptive and applied. As a prescriptive science, the science of law study law purposes, the values of justice, the validity of the rule of law, the concept of law and legal norms.
Cassation by the public prosecutor on judex facti misapplied the law against the acquittal case of the fence with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code since the Tangerang District Court judge in reaching a decision not to apply the law as it should be, namely Judex factie has misapplied the formal and material law. Reason Supreme Court judges in examining and deciding on the prosecution's cassation against the acquittal of fencing case in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code. As the Supreme Court considers that the judex facti has misapplied the law. Thus, consideration of the supreme court judge in its Decision No. 104 K / PID / 2015, in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) jo. Article 256 the Criminal Procedure Code to grant the public prosecutor's cassation in the District Court of Tangerang.
Keywords: Cassation, Judgment Free, fencing
