ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi terkait pemenuhan hak
dasar atas tempat tinggal yang sehat dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 mengenai luas minimum lantai
rumah tunggal dan rumah deret. Penelitian ini sekaligus juga memberikan preskripsi
mengenai pengaturan luas minimum lantai rumah tunggal dan rumah deret yang
seharusnya untuk mewujudkan ruang yang layak untuk tempat tinggal.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini
menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus.
Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan Hukum
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 mengenai luas
minimum lantai rumah tunggal dan rumah deret tidak sesuai dengan pemenuhan hak
dasar atas tempat tinggal yang sehat. Hal ini dikarenakan pertimbangan hukum dalam
Putusan Nomor 14/PUU-X/2012 ini lebih mengutamakan aspek keterjangkauan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian
lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi
Negara.Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan preskripsi bagi semua pihak
terkait konstruksi hukum pemenuhan ruang yang layak untuk tempat tinggal..
Hasil penelitian ini pun dapat dijadikan referensi dalam mengkonstruksikan hukum
pemenuhan ruang yang layak untuk tempat tinggal di Negara Indonesia khususnya.
Kata kunci : pertimbangan hukum, luas minimum lantai rumah tunggal dan rumah
deret, hak dasar tempat tinggal yang sehat
