ABSTRAK
Berawal dari tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan perizinan dikarenakan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelayanan perizinan khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti pelayanan yang berbelit-belit, rumitnya persyaratan dan prosedur yang tidak jelas, lambannya respon dalam pemberian pelayanan, adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, tidak adanya transparansi dalam hal biaya ataupun waktu dan adanya pungutan liar. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen menerapkan konsep One Stop Service dalam pelayanan perizinan dengan tujuan pelayanan perizinan menjadi mudah dan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian yang pasti dan tepat, prosedur yang jelas, produk pelayanan yang legal, dan pegawai yang mempunyai kemampuan dalam pelayanan perizinan. Penelitian ini dilakukan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan BPTPM dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sragen.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber (informan), dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa teknik purposive sampling. Validasi data menggunakan model triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian kualitas pelayanan BPTPM dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sragen dapat dilihat menggunakan beberapa indikator antara lain prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Secara umum kualitas pelayanan BPTPM dalam memberikan pelayanan IMB sudah baik. Prosedur dalam mengurus perizinan mudah dan jelas, informasi mengenai prosedur juga sudah disediakan. Waktu penyelesaian pelayanan tepat dan informasi mengenai waktu sudah disediakan. Biaya pelayanan sudah jelas dan penentuan biaya pelayanan berdasarkan peraturan daerah. Produk yang dihasilkan legal dan berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan. Sarana dan prasarana sudah memadai hanya saja kekurangan ruang untuk gudang penyimpanan arsip. Pegawai mempunyai kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan sehingga pelayanan perizinan IMB dapat berjalan lancar. Hanya saja BPTPM kekurangan pegawai dalam melayani perizinan.
