ABSTRAK
Kajian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur
backdoor listing yang dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaan
terbuka di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab perseroan terbuka dalam
pelaksanaan backdoor listing di Indonesia kaitannya terhadap pemenuhan
perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.
Kajian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif dan terapan guna mengetahui prosedur backdoor listing yang
dilakukan di Indonesia serta mengkaji Pemenuhan tanggung jawab perseroan
dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan
menemukan apa yang dapat diterapkan sebagai solusi untuk menyelesaikan isu
hukum yang dikaji. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undangundang
dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian yang digunakan adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan
bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum
menggunakan pola berfikir deduktif.
Hasil kajian hukum ini menunjukan 2 (dua) simpulan yaitu: Pertama,
prosedur backdoor listing yang didasarkan pada peraturan yang berlaku terbagi
dalam 2 (dua) tahapan yaitu: (1) Pelaksanaan pengambilalihan pengendalian
perseroan terbuka oleh perseroan tertutup melalui Penawaran Umum Terbatas (2)
Aksi akuisisi perseroan terbuka terhadap perseroan tertutup yang memiliki
hubungan afiliasi dengan perseroan tertutup yang menjadi pembeli
siaga/pengendali baru; Kedua Tanggung jawab perseroan dalam melakukan
pemenuhan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih
belum sepenuhnya terpenuhi dalam prosedur backdoor listing karena tidak
memenuhi prinsip GCG dan prinsip Mayority Rule, Minority Protection.
Kata Kunci: Backdoor Listing, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas
