ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) di rumah sakit daerah (RSD) dr. Soebandi apakah telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Data penelitian ini adalah data primer yaitu dengan melakukan wawancara serta melakukan observasi lapangan langsung di RSD dr. Soebandi kabupaten Jember. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari RSD dr. Soebandi yaitu kepala bidang perencanaan serta kepala sub bagian perbendaharaan RSD dr. Soebandi kabupaten Jember. Kajian impelementasi PPK BLUD difokuskan pada perencanaan dan penganggaran serta fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah sesuai dengan Permendagri 61/2007 serta fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pengelolaan pendapatan dan biaya, piutang dan utang, pengadaan barang dan jasa serta kerjasama telah sesuai sepenuhnya dengan Permendagri 61/2007 sedangkan fleksibilitas berupa pelaksanaan anggaran dan ambang batas, kebijakan akuntansi dan pelaporan, kewenangan remunerasi dan status kepegawaian BLUD belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 61/2007.
Kata kunci : Badan layanan umum daerah (BLUD), pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD), fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD.
