Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kontrak belanja premi asuransi kendaraan milik daerah dalam perspektif hukum asuransi di Indonesia. Kajian dalam penelitian ini mengambil studi kasus kontrak belanja premi asuransi kendaraan milik daerah antara pemerintah kota Yogyakarta dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 cabang Yogyakarta.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus non yudisial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum asuransi di Indonesia, kontrak belanja premi asuransi kendaraan milik daerah berpedoman pada ketentuan KUH Perdata sebagai suatu perjanjian dan KUH Dagang sebagai suatu pertanggungan. Selain terikat pada hukum asuransi, kontrak ini juga terikat pada norma pengelolaan barang milik daerah karena obyek asuransinya adalah kendaraan milik daerah. Analisis atas kontrak belanja premi asuransi kendaraan milik daerah antara pemerintah daerah kota yogyakarta sebagai tertanggung dengan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 cabang Yogyakarta sebagai penanggung, menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun masih belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan Pasal 251 KUHD yaitu mengenai pemberitahuan kekhususan atas obyek asuransi.
Kata Kunci : kendaraan milik daerah, kontrak, asuransi.
