Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
daerah Kota Surakarta terhadap pembangunan kualitas masyarakat, khususnya
rakyat miskin. Melalui evaluasi kinerja keuangan daerah dan konsistensi
indikator-indikator yang menjadi prioritas pembangunan untuk rakyat miskin.
Obyek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Kota Surakarta yang
didasarkan atas dokumen tahun 2010–2015. Selanjutnya pembahasan akhir
terbatas pada output dan outcome hasil pembangunan di Kota Surakarta yang
meliputi permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perekonomian, dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hasil analisa menunjukkan bahwa alokasi APBD yang diprioritaskan
untuk pembangunan kualitas rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan,
perekonomian, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih belum optimal
karena masih besarnya proporsi kebutuhan Belanja Tidak langsung dibandingkan
dengan Belanja Langsung.
Kata kunci: akuntabilitas, pemerintahan, kinerja, pro-poor
