Konsep mengenai otonomi daerah merupakan gagasan luar biasa yang pernah
diambil oleh pemerintah Indonesia mengingat letak geografis Indonesia yang
sangatlah luas. Dengan adanya konsep tersebut, fungsi pemerintahan tidak hanya
terfokus pada pemerintah pusat saja karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota
juga diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga
diharapkan pemenuhan kebutuhan publik setiap masyarakat daerah dapat
terpenuhi. Namun demikian, kenyataannya adalah banyak Kabupaten/Kota yang
melakukan pemborosan sehingga daerah terancam mengalami Financial Distress
karena tidak mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Financial Distress yang
dialami oleh Kabupaten/Kota dan menganalis faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan suatu daerah dalam mengalami Financial Distress. Sampel yang
digunakan adalah sebanyak 113 Kabupaten/Kota di Indonesia dan pengujian
dilakukan dengan analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang dianalisis antara
lain jumlah populasi penduduk, umur daerah, akuntabilitas daerah, proporsi
belanja pegawai, dan kemandirian keuangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hanya proporsi belanja pegawai saja yang memiliki pengaruh terhadap
kemungkinan suatu daerah mengalami Financial Distress. Berdasarkan hasil
penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk lebih
memperhatikan kondisi keuangannya dan juga lebih bijaksana dalam mengelola
keuangannya.
Kata kunci: Financial Distress, Karaktersitik Daerah, Akuntabilitas Daerah,
Keuangan Daerah
