ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan jumlah temuan sistem pengendalian intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia periode 2012-2013. Variabel Independen kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio keuangan APBD (rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan), sedangkan variabel jumlah temuan sistem pengendalian intern diukur menggunakan jumlah temuan terkait sistem pengendalian intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Variabel dependen tingkat korupsi yang diukur dengan menggunakan indeks integritas daerah (IID) yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampel penelitian terdiri dari 60 pemerintah kota dan kabupaten yang menjadi sampel Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan data tahun 2012 dan 2013. Hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa variabel kinerja keuangan (rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan), dan jumlah temuan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sementara variabel rasio aktivitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Jumlah Temuan Sistem Pengendalian Intern, Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah.
