ABSTRAK
Salah satu unsur dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pelaporan
Rekonsiliasi BMD. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur Rekonsiliasi
BMD oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Surakarta dengan membandingkan kesesuaian terhadap perundang-undangan yang
ada. Serta dapat mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Rekonsiliasi
BMD.
Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan pengelolaan BMD untuk
menciptakan transparansi serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
Peneliti mengevaluasi prosedur, pihak-pihak yang terkait, dokumen-dokumen
yang digunakan, serta penyajian informasi yang digunakan dalam Rekonsiliasi
BMD oleh DPPKA Surakarta.
Secara keseluruhan prosedur Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta
sudah sesuai dengan Permendagri No. 17. Tetapi pengurus barang Rekonsiliasi
BMD tidak sepenuhnya memiliki keahlian tentang komputerisasi. Peneliti
merekomendasikan untuk membentuk tim pengurus barang yang ahli tentang
komputersasi agar berjalan dengan lancar.
Kata Kunci: rekonsiliasi, barang milik daerah, prosedur.
