Latar Belakang : Penggunaan mesin-mesin, pesawat, instalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Di samping memberikan kemudahan dalam proses produksi tentu juga menambah sumber bahaya, terlebih pada industri penghasil pulp dan kertas seperti PT. X, Tbk Sidoarjo-Jawa Timur. Risiko bahaya kebakaran tidak lagi menjadi hal yang awam oleh karena itu perlu adanya penerapan sistem ijin kerja terutama ijin kerja panas (hot work permit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penerapan ijin kerja panas dengan peraturan perundangan yang terkait.
Metode : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian survey atau observasi dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan, serta menilai tentang penerapan ijin kerja panas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung. Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan membandingkan dengan regulasi yang ada.
Hasil : Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan ijin kerja telah memenuhi persyaratan PP No. 50 tahun 2012 tentang (SMK3) lampiran II bagian 6 mengenai Keamanan Bekerja dan peraturan terkait lainnya, namun masih ada kendala khususnya dalam pendokumentasian forrmulir ijin kerja panas.
Simpulan : penerapan ijin kerja panas (hot work permit) di PT. X, Tbk Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3 lampiran 2 bagian 6, namun dalam pendokumentasian formulir ijin kerja masih belum terkoordinasi sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan yang terkait agar memenuhi persyaratan.
Kata kunci : Hot work permit, SMK3
1. Program Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dosen Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
