Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh peserta didik, Pemerintah Kabupaten Pacitan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusif dengan menunjuk sekurangnya satu sekolah di setiap kecamatan untuk menjadi sekolah penyelenggara inklusif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan secara purposional, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori proses implementasi Jones (1984: 166) yang meliputi (1) tahap pengorganisasian, (2) tahap intrepretasi, (3) tahap aplikasi. Sedangkan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penulis menggunakan model implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983:21-35) yang meliputi (1) karateristik masalah, (2) daya dukung kebijakan, (3) faktor lain di luar kebijakan. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara berjalan melalui 3 tahpan yaitu (1) organisasi, (2) intrepretasi, (3) aplikasi, namun dilihat lebih dalam pendidikan inklusif hanya sebatas integrasi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak non berkebutuhan khusus, hal ini karena (1) meskipun telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif, namun belum ada kesiapan dari pihak sekolah meliputi tenaga pengajar khusus, sarana prasarana khusus, dan alokasi sumber dana, (2) belum banyak dukungan baik sumber dana maupun sumber daya manusia dari pemerintah daerah maupun instansi swasta lainnya, (3) masih ada kendala pada kondisi ekonomi dan teknologi masing-masing sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
Kata Kunci : Anak Berkebutuhan Khusus, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif
