ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan
Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan serta adanya hambatan
pada saat pelaksaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Adanya hambatan yang
ditemukan maka tentunya harus ditemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi
hambatan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan
penelitian di di Kota Yogyakarta yang meliputi Dinas Ketertiban dan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penelitian dilakukan terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna
mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah
Istimewa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di
Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dengan dibutuhkannya penanganan terhadap
masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokoknya sehingga melakukan penggelandangan dan pengemisan. Proses
penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari 2 (dua) tahap
yakni tahap penertiban dan tahap penanganan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan gelandangan dan pengemis,
pemerintah Kota Yogyakarta melangsungkan program pengentasan kemiskinan.
Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi berasal dari kurang
efektifnya peran dinas terkait, serta peran serta masyarakat yang dirasa belum
maksimal dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.
Kata kunci : Peraturan Daerah, Gelandangan Pengemis, Kemiskinan.
