Abstrak


Evaluasi Implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo


Oleh :
Evrilla Tirararosy Yuniartha - D0114048 - Fak. ISIP

Tujuan   utama   penelitian   ini   adalah   untuk   mengevaluasi   proses implementasi   serta   faktor-faktor   yang   mempengaruhi   proses   implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo berdasakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Riset ini menggunakan pendapat yang dikemukakan Wenstra tentang tipe evaluasi on- going-evaluation, juga pendapat Ripley mengenai compliance (kepatuhan) dalam implementasi program, serta teori George III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan didukung telaah dokumen. Validitas data dilakukan menggunakan triangulasi. Teknik analisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan, proses implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ponorogo dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis sebagai guide-line, terdiri atas kegiatan: promosi kesehatan, surveilans, pengendalian faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus, pemberian kekebalan, pemberian obat pencegahan. Hampir keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi program sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Edward III juga diketahui bahwa, keberhasilan implementasi program  dimungkinkan  terjadi  karena  dari  segi  disposisi  birokrasi,  aparat pelaksana sudah memiliki komitmen yang baik. Struktur birokrasi program, juga sudah jelas dan memudahkan semua pihak, baik aparat pelaksana maupun masyarakat atau pasien penerima pelayanan program.    Namun, proses implementasi program tersebut masih belum maksimal,   disebakan oleh faktor komunikasi yang belum baik antara aparat/implementer dengan kelompok sasaran atau masyarakat serta sumberdaya yang ada dalam masyarakat belum memadai sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.