ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana implementasi dari regulasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang juga terkena dampak dari adanya restruktur organsiasi dan juga melihat bagaimana proses restruktur organisasi yang terjadi pada Dinas Perhubungan. Sebagai bentuk dari otonomi daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Kota Surakarta harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik pada Kota Surakarta. Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan kepentingan masyarakat daerahnya. Untuk mengumpulkan data maka peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan informan yang didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk melihat implementasi yang dilakukan Dinas Perhubungan, teori yang digunakan yaitu teori implementasi yang terdiri dari regulasi, sumber daya dan unit-unit birokrasi nya. Sedangkan teori yang digunakan pada proses restuktur organisasi adalah teori downsizing, delayering, decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT innovation, competency measurement dan performance related pay. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa implementasi yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan regulasinya dan proses restruktur organisasi yang terjadi sudah sesuai dengan kebutuhan dinas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya.
Kata kunci : Implementasi, Restrukturisasi Organisasi, Dinas Perhubungan
