ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi di Kota Surakarta.
Penelitian ini menggunakan teori Ripley and Franklin serta teori George Edward untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kota Surakarta, lebih tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, BP2MK, SMAN 1 Surakarta dan SMKN 2 Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi di Kota Surakarta dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu tahap penyiapan sumbersumber kebijakan, ketersedian regulasi dan koordinasi antar pelaksana. Dalam tahap penyiapan sumber-sumber kebijakan yang telah dilakukan adalah menunjuk pelaksana serta menentukan anggaran pengalihan kewenangan. Kemudian dalam tahap ketersedian regulasi yang dilakukan yaitu mengindentifikasi ketersedian regulasi, melihat pemahaman pelaksana, serta kejelasan isi regulasi. dan tahapan yang terakir yaitu melihat koordinasi antar lembaga saat proses implementasi pengalihan kewenangan berlangsung. Dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. faktor pendukung antara lain sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat adalah komunikasi dan sumber daya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah
