Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik antara layanan transportasi konvensional dan transportasi online dalam Prespektif community governance dengan melibatkan komunitas BANTAI, Komunitas PPSOR dan pemerintah di Kota Surakarta. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek social capital dan proses konflik antara layanan transportasi konvensional dan transportasi online.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan mengkaji dokumen. Pemilihan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi metode.Untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis data interaktif.
Hasil dari penelitian menunjukkan konflik terjadi karena adanya perebutan wilayah operasi; penurunan pendapatan; perang tarif; dan belum berlakunya regulasi yang mengatur layanan transportasi online. Penerapan resolusi konflik dalam prepektif community governance dalam menyelesaikan konflik menggunakan pendekatan aspek social capital, pendekatan ini belum dapat diterapkan. Hal tersebut belum dapat diterapkan bukan karena dari aspek community governance, namun dari masing – masing pihak yang terlibat konflik memang tidak mau menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi dan bekerjasama untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pihak Komunitas BANTAI menganggap taksi online berpelat-hitam sudah melanggar banyak aturan dan mereka harus segera ditindak tegas, sedangkan dari komunitas PPOSR merasa taksi konvensional tidak konsisten dengan apa yang mereka tolak karena mereka juga menggunakan aplikasi tersebut.
