ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Prinsip Hukum Humaniter Internasional pada perang cyber, menganalisis urgensi dan melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan national cyber defense dalam rangka menghadapi ancaman cyberwarfare di Indonesia.
Penelitian disertasi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan comparative dan conceptual approach. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) cyberwarfare tunduk pada Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan untuk meminimalisir akibat penyimpangan prinsip HHI dalam cyberwarfare maka para pihak harus mampu mengukur dampak serangan yang akan dilakukan sehingga serangan lebih efektif dan tepat sasaran (b) Penguatan kebijakan dan kelembagaan national cyber defense perlu dilakukan karena serangan cyber dapat digunakan secara sistematis, efektif untuk melemahkan sistem pertahanan, keamanan, kedaulatan, kondisi ekonomi dan politik suatu negara tanpa melintas batas negara, (c) Penguatan kebijakan dan kelembagaan dilakukan dengan menyusun landasan hukum dalam bentuk Undang-undang, sehingga permasalahan yang bersifat multidimensi dan multidomain ini dapat ditangani secara komprehensif.
Rekomendasi penelitian ini antara lain; melakukan langkah-langkah teknis pengamanan aset maupun infrastruktur yang dinilai vital di Indonesia, menyusun kebijakan dalam bentuk undang-undang tentang keamanan cyber yang menjadi landasan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang menangani ancaman cyber yang bersifat kompleks dan multidomain yang dapat membahayakan keamanan, pertahanan, politik, ekonomi maupun kepentingan nasional Indonesia. Dalam rangka menjaga kepentingan nasional di doman cyber, pemerintah Indonesia dapat menginisiasi aturan mengenai cyberwarfare maupun mendorong melalui PBB atau forum internasional lain untuk mengkaji kemungkinan Tallin manual sebagai sebuah konvensi internasional .
Kata kunci: perang cyber, kedaulatan, kepentingan nasional, pertahanan, keamanan.
