ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 Undang-undang lalu lintas dan jalan mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekuander. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan lalu lintas di Blora masih belum ideal dan mengabaikan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum. Hal ini disebabkan karena budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif. Penegakan hukum yang ideal dapat tercapai jika masyarakat diberi akses langsung yang responsif dalam memantau kinerja penegakan hukum.
Key Word : penegakan; polisi; persamaan;pengawasan
