Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercukupan Peraturan Daerah di Kota Surakarta terkait dengan perizinan untuk ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga mengkaji model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisis menggunakan metode deduksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada beberapa Peraturan Daerah di Surakarta yang menghambat investasi dan tidak berwawasan lingkungan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kedua, konstruksi model Peraturan Daerah yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan dengan 4 indikator sebagai berikut: keterbukaan untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.
Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Surakarta merevisi beberapa Peraturan Daerah terkait perizinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain karena tidak relevan lagi. Tentunya dengan menyeimbangkan antara aspek ramah investasi dengan lingkungannya.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan, Investasi, Lingkunga
