Perubahan kebijakan privatisasi Indosat: antara kepentingan negara dan kepentingan ekonomi politik global (analisa data sekunder dengan pendekatan paradigma kritis dan postmodernisme dalam kasus kebijakan privatisasi tahap II PT. Indosat, TBK.)

Oleh :
Anis Fuad - D0199021 - Fak. ISIP

ABSTRAK Privatisasi adalah kebijakan yang sarat dengan kepentingan ideologis dan seringkali menimbulkan pemihakan dan penolakan dalam ruang publik. Kondisi pemihakan dan penolakan inilah yang menciptakan adanya diskursus perubahan kebijakan privatisasi. Dalam konteks kebijakan privatisasi Indosat, tuntutan perubahan kebijakan juga terjadi. Tuntutan tersebut datang dari sebagian masyarakat yang tidak setuju akan privatisasi BUMN dengan berbagai dalih dan argumentasi tertentu. Namun disisi lain pemerintah menolak tuntutan perubahan kebijakan tersebut dengan dalih dan argumentasi tertentu juga. Oleh karena itu lalu-lintas argumentasi (argumentative turn) antarkedua belah pihak terjadi sangat ramai. Walaupun telah tejadi proses argumentative turn, perubahan kebijakan yang dikehendaki sebagian masyarakat tidak tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis proses argumentative turn yang terjadi dalam ruang publik kebijakan privatisasi Indosat dan membongkar relasi-relasi kuasa yang bekerja dalam privatisasi di Indonesia khususnya dalam privatisasi Indosat. Penelitian memfokuskan pada ruang publik kebijakan privatisasi Indosat yang menciptakan diskursus perubahan kebijakan privatisasi Indosat berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam proses argumentative turn. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigama post-positivistik dimana terdapat dua bagian yaitu paradigma kritis khusus perspektif Habermasian dan posmodernisme khusus perspektif Foucauldian. Analisis dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu analisa atas proses argumentative turn untuk mengungkap diskursus perubahan kebijakan dan analisa konteks atas relasi kuasa untuk membongkar bagaimana relasi-relasi kuasa bekerja dala kebijakan privatisasi Indosat. Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Proses kebijakan privatisasi Indosat secara formal dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Namun dalam proses tersebut, ada beberapa hambatan yang didapati pemerintah yaitu ada penentangan dari aktor kebijakan lain seperti sebagian anggota DPR maupun sebagian kelompok masyarakat. Kedua, Dalam ruang publik kebijakan privatisasi Indosat tidak terjadi Perubahan Kebijakan karena pemerintah tetap pada pendiriannya, dimana privatisasi Indosat telah dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian dalam ruang publik privatisasi Indosat tidak terjadi konsensus melainkan disensus karena masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya menurut interpretasinya masing-masing. Ketiga, Relasi kuasa pada ruang publik privatisasi Indosat yang tersembunyi dan telah terkuak dalam penelitian ini adalah adanya relasi kuasa yang kuat antara neoliberalisme, globalisasi, ekspansi ekonomi politik terhadap sebuah negara, pentingnya informasi dalam ekonomi politik global, revolusi teknologi telekomunikasi, solusi privatisasi, intelejen bisnis dan politik internasional, dan kepentingan negara Israel dan kaum Yahudi.