Komunikasi organisasi transparans badan publik masih sedikit dilakukan. Termasuk (di Indonesia) pada Pemerintah Daerah pesisir, yang tim inti pelaksana komunikasi kepada publik memiliki struktur dan kultur (organisasi) khusus; walaupun aturan dari pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sama.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok; 1) bagaimanakah kualitas informasi laman yang dikelola tim PPID Pemerintah Kota Pekalongan?, 2) bagaimanakah proses komunikasi organisasi transparans dalam pelayanan informasi publik standar?
Metode dipilih studi kasus tunggal (single case study, Yin 1997, Stake, 2005). Data praktik komunikasi organisasi transparans dikumpulkan dari kancah dengan cara: 1) analisis isi kualitas informasi laman (www.ppid.pekalongankota.go.id) dengan instrumen 33 indikator E-Gov-Serv-qual Kisara dan Pather (2011); 2) observasi langsung di kantor PPID/Dinas Kominfo Pemkot Pekalongan; 3) wawancara mendalam dengan instrumen daftar pertanyaan wawancara, kepada 7 narasumber di Kantor Dinas Kominfo; 4) survey praktik komunikasi organisasi transparans online pada kantor layanan informasi PPID Pemkot Pekalongan.
Hasil penelitian 1) : (a) kualitas informasi 25, bagus; (b) interaksi-komunikasi 48, bagus; (c) navigasi 6, bagus; (d) desain laman sangat bagus, 50; (e) keindahan laman 29, bagus; (f) keamanan laman bagus, 9. Secara keseluruhan nilai kualitas laman 167, bagus; 2) Proses pelayanan informasi standar 10 hari berlaku untuk jenis informasi publik yang sudah terdokumentasi, dan untuk informasi yang belum dikuasai waktu dapat lebih lama; 3) Faktor signifikan komunikasi organisasi transparans adalah faktor kepemimpinan (utama) dengan pendukung berupa: artefak fisik; kompetensi SDM operator; ritual Komunikasi Organisasi Transparans; pengelompokan informasi.
Kata kunci : komununikasi organisasi transparans, badan publik, Indonesia, Pemerintah Kota Pekalongan, informasi publik terdokumentasi, proses pelayanan informasi.
