Abstrak


Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 180/PID.SUS/2014/PN.CJ)


Oleh :
Faudzan Eka Putra - E0014153 - Fak. Hukum

Faudzan Eka Putra. E0014153. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 180/PID.SUS/2014/PN.CJ). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengevaluasi putusan nomor 180/Pid.Sus/2014/PN.CJ dengan acuan teori hukum pidana tentang penyertaan. Tindak pidana dapat terjadi bukan hanya dilakukan oleh perorangan saja, banyak juga yang dilakukan oleh beberapa orang, berarti dalam hal ini adanya kerja sama dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan peran antar peserta dan juga pertanggungjawabannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yakni Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan menggunakan pendekatan kasus (case approach), yakni Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014/PN.Cj. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Di dalam penetapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang uraian pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan. Pada putusan nomor 180/Pid.Sus/2014/PN.CJ, pendapat Hakim terhadap Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perekrutan, penampungan seseorang dengan penipuan untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia” tidak sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan. “turut serta” yang ditujukan kepada Terdakwa mempengaruhi pertanggungjawabannya terhadap peran yang dilakukannya ketika tindak pidana terjadi. Ini menyebabkan ancaman pidananya lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Kata Kunci: Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Penyertaan.