Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris indikasi politisasi anggaran melalui penetapan anggaran dana pendidikan. Lebih lanjut, studi ini juga menguraikan determinan yang mempengaruhi dalam penetapan anggaran pendidikan sebagai bagian dari program populis dalam kampanye pemilukada.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 152 daerah kabupaten dan kota di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan yang menyelenggarakan pemilukada dengan partisipasi petahana dari tahun 2010 hingga 2015. Pengujian Hipotesis penelitian ini dianalisis dengan uji t berpasangan dan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi politisasi anggaran dari adanya perbedaan proporsi alokasi dana pendidikan dengan indikasi besaran alokasi dana pendidikan saat pemilukada lebih besar daripada pada saat sebelum pemilukada. Semua variabel yang dikembangkan dalam model penelitian terbukti berpengaruh signifikan kecuali variabel dukungan politik. Variabel rasio dana perimbangan, ukuran dewan dan capaian IPM berpengaruh positif. Sebaliknya variabel ukuran daerah dan status daerah berpengaruh negatif terhadap penetapan besaran alokasi dana pendidikan. Guna menjaga efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah perlu melakukan spending review atas perhitungan baseline dalam penetapan anggaran penyediaan layanan dasar di bidang pendidikan.
Kata Kunci : Politisasi Anggaran, Anggaran Dana Pendidikan, Pemilukada
