Evaluasi sistem pemberian kredit pada KSU BMT Palur

Oleh :
Wawan Kurniawan - F3302117 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK KSU BMT Palur merupakan lembaga keuangan non bank yang salah satu tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, dengan berlandaskan syariah. Mengingat proses pemberian kredit ini mengandung kerawanan adanya penyelewengan, maka diperlukan suatu sistem yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada KSU BMT Palur, mengetahui apakah sistem pemberian kredit pada KSU BMT Palur telah sesuai dengan praktik yang sehat dan mengetahui apakah ada kredit bermasalah dan bagaimana cara menanganinya. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan bagian-bagian atau unit-unit organisasi yang terkait serta pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengambilannya oleh penulis, data sekunder ini penulis peroleh melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan didapatkan hasil bahwa pada prinsipnya sistem pemberian kredit pada KSU BMT Palur sudah cukup baik dan efisien, baik dari segi operasionalnya maupun pengendalian internnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemisahan tanggungjawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang jelas serta pelaksanaan praktik yang sehat. Walaupun sudah cukup baik tetapi penulis masih menemukan beberapa kelemahan pada sistem pemberian kredit pada KSU BMT Palur ini. Kelemahan tersebut adalah di dalam struktur organisasi bagian pembukuan membawahi bagian kasir, masih dipegangnya bagian pemasaran dan bagian simpanan oleh satu orang, tidak dibuatnya jurnal dalam setiap transaksi, tidak ada dokumen yang memuat hasil analisa jaminan, formulir permohonan pembiayaan dan akad pembiayaan hanya dibuat satu lembar, tidak adanya buku atau dokumen yang mencatat persetujuan permohonan kredit, tidak digunakannya dokumen bernomor urut tercetak pada dokumen akad pembiayaan, tidak adanya pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan oleh pengurus. Dari hasil temuan tersebut maka penulis memberikan saran-saran untuk mencapai sistem pemberian kredit yang sesuai dengan praktik yang sehat, dengan jalan sebaiknya bagian kasir langsung berada di bawah manajer operasional, bagian simpanan dan bagian pemasaran sebaiknya dipisahkan, bagian pembukuan hendaknya membuat jurnal dalam setiap transaksi, sebaiknya bagian pembiayaan membuat dokumen yang memuat hasil analisa jaminan, formulir permohonan pembiayaan dan akad pembiayaan sebaiknya dibuat dua rangkap, bagian pembiayaan hendaknya membuat dokumen yang mencatat persetujuan permohonan kredit, sebaiknya semua dokumen yang ada diberi nomor urut tercetak, hendaknya selalu diadakan pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan.