Abstrak
Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam rangka pelayanan publik yaitu melalui dukungan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat umum melalui alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 sampai 2014 belum sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, ruang fiskal, dan tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap alokasi belanja modal. Penelitian menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 346 kabupaten dan kota di Indonesia selama lima tahun dengan menggunakan regresi linier berganda. Data diolah dengan aplikasi SPSS 23. Besarnya pengungkapan variabel independen terhadap alokasi belanja modal sebesar 33,5%, sedangkan sisinya sebesar 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, ruang fiskal, dan tingkat pembiayaan SILPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja. Secara parsial, kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi fiskal, ruang fiskal, dan tingkat pembiayaan SILPA yang berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.
Kata Kunci : alokasi belanja modal, kinerja keuangan, derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, ruang fiskal, tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran
